Tujuh Alasan Mengapa PSSI Harus Diambil Alih

Pecinta sepakbola Indonesia yang tergabung dalam
Save Our Soccer (SOS) meminta pemerintah
mengambil alih PSSI. Menurut SOS, pemerintah
dengan diwakili Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga berhak mengambil alih PSSI yang berada
dalam keadaan darurat.
Apung Widadi, koordinator SOS, menjelaskan
bahwa PSSI saat ini terkena banyak dugaan kasus
suap, kasus judi dan politisasi PSSI. Apung
mengungkapkan bahwa dugaan suap di final Piala
AFF dan isu politisasi PSSI adalah hal-hal yang
mengindikasikan PSSI sudah berada di titik nadir.
Apung sebagai koordinator SOS megeluarkan
tujuh alasan mengapa pemerintah harus
mengambil alih PSSI, berikut alasannya:
1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah
uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya
harus sesuai dengan keinginan dan harapan
masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau
segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan
masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.
2. PSSI telah gagal dalam membangun sepakbola
Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh
tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI,
sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam
level regional maupun internasional. Liga sepakbola
Indonesia juga tidak lepas dari praktek suap dan
persaingan beberapa kelompok kepentingan,
bukan murni untuk sepakbola yang fair play.
3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat
dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun
dana dari APBN yang tidak transparan dan
akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI
pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan
sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam
pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan
kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di
Samarinda.
4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan
adanya beberapa pengurus PSSI yang
menggunakan sepakbola Indonesia untuk
kepentingan partai politik saat piala AFF
berlangsung.
5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi
pemerintah. Diantaranya rencana mendeportasi
pemain, pelatih dan wasit asing yang merumput
untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi
fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi
dan diduga juga melanggar HAM.
6. PSSI tidak demokratis dan cenderung Oligharki.
Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam
pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk
mempertahankan rezim NH selama 8 tahun.
Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam
membangun sepakbola Indonesia ditutup rapat
dan cenderung dibatasi.
7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan
dengan FIFA. Beberapa statut FIFA dengan sengaja
direkayasa untuk kepentingan NH dalam
pencalonan diri dan melanggengkan rezim.
Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan
narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk
organisasi sepakbola Indonesia.


Sumber, PERSIB BANDUNG ONLINE on facebook..